Catatan Kaki – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet pertamanya sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Reshuffle ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan menandai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pemerintahan serta mendorong percepatan program-program prioritas nasional.
Salah satu perubahan paling menonjol dalam reshuffle ini adalah pengangkatan Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Brian, yang merupakan guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB), menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 26P Tahun 2025. Prabowo menegaskan bahwa Brian dipilih karena rekam jejaknya yang kuat di bidang riset dan inovasi, yang diharapkan dapat membawa terobosan baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan penelitian di Indonesia.
Selain itu, Presiden juga melantik sejumlah pejabat tinggi di berbagai lembaga negara. Muhammad Yusuf Ateh resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), didampingi oleh Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala. Di Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi masing-masing dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPS.
Di bidang keamanan siber dan penanganan bencana, Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi dipercayakan memimpin Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sementara Marsda TNI Mohammad Syafii ditunjuk sebagai Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas). Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 27/P, 28/P, dan 29/P Tahun 2025.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa reshuffle ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan program-program prioritas nasional berjalan dengan optimal. “Kami membutuhkan tim yang solid, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan visi Indonesia yang maju dan sejahtera,” ujar Prabowo.
Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya perubahan ini dalam mendukung agenda pemerintahan.
Reshuffle ini menjadi sorotan publik karena dilakukan hanya 122 hari setelah Prabowo menjabat. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mempercepat pembenahan di sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan, pengawasan keuangan, keamanan siber, dan penanganan bencana.
Dengan perubahan ini, diharapkan pemerintahan Prabowo dapat semakin efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.(*)
