Belopa, 3 Oktober 2024 – Penjabat Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si, mengundang 4.782 tenaga non-ASN (honorer) dari berbagai instansi, termasuk kelurahan, puskesmas, sekolah, dan OPD, untuk menekankan pentingnya netralitas dalam Pilkada 2024. Pertemuan ini berlangsung di lapangan kantor Bupati Luwu dan dihadiri oleh sejumlah kepala OPD.
Meskipun undangan dijadwalkan pukul 13.30 WITA, acara baru dimulai pukul 15.00 WITA. Dalam sambutannya, Muh. Saleh menegaskan bahwa seluruh honorer harus bersikap netral dalam Pilkada. “Di sini tidak ada keluarga saya, sehingga tidak ada yang saya intervensi. Saya serahkan kepada teman-teman semua untuk memilih sesuai hati nurani,” ujarnya.
Muh. Saleh juga meminta dukungan dari para honorer untuk menuntaskan masa jabatannya. Ia menegaskan bahwa selama masa jabatannya, tidak ada penambahan honorer dan penerimaan pegawai baru juga dimoratorium. “Jumlah pegawai kita sudah cukup untuk menjalankan roda pemerintahan di kabupaten ini. Mohon dukungan kepada saya untuk menuntaskan apa yang menjadi tugas saya,” tutupnya.
Namun, kebijakan mengumpulkan seluruh tenaga honorer ini menuai kritik. JI, seorang tenaga administrasi dari Walenrang, mengeluhkan jarak yang jauh dan waktu yang terbuang. “Jam 6 berangkat tadi pak, karena takut macet. Tapi ternyata acara baru mulai jam tiga,” katanya.
AL, seorang honorer dari Kecamatan Larompong Selatan, juga mengungkapkan keluhannya. “Berangkat dari jauh dengan biaya sendiri, padahal gaji seadanya. Menunggu hampir 2 jam,” keluhnya.
Andi Baso Juli, Direktur Eksekutif LSM Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah dan Masyarakat (LPKP-M), turut menyoroti kebijakan ini. Menurutnya, hal ini menambah beban honorer yang sudah memiliki beban kerja berat dengan intensif yang sangat kecil. “Pak PJ perlu mempertimbangkan dengan matang setiap kebijakan. Harus lebih peka terhadap honorer,” katanya.
Andi Baso Juli juga menekankan bahwa Pemkab Luwu seharusnya menggunakan perangkat yang ada untuk menyampaikan pesan netralitas, tanpa harus mengumpulkan seluruh honorer. “Kalau hanya sekedar menyampaikan pesan netralitas, kan bisa menggunakan perangkat yang ada. Jangan PJ Bupati tidak mempercayai perangkat yang ia sendiri miliki,” tutupnya.(*)
