PJ Bupati Luwu, Muh. Saleh membuka kegiatan Coaching Clinic Optimalisasi Komunitas Belajar bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, lingkup Dinas Pendidikan, di Hotel MaxOne di Kota Makassar, Rabu, (26/5) Malam.
Dalam sambutannya, Muh. Saleh menyebutkan bahwa tantangan pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini semakin kompleks, dimulai dari keterbatasan akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penerapan perubahan kurikulum yang cepat, disparitas pelayanan. Pendidikan yang masih tinggi serta masih besarnya jumlah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah, merupakan sebagian besar dari pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan upaya ekstra dari setiap para pemangku kebijakan untuk melakukan perencanaan yang matang serta eksekusi yang tepat, guna mengentaskan permasalahan-permalahan tersebut.
Pemerintah dalam hal ini, menurutnya telah membuat kebijakan penganggaran melalui undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu dengan menetapkan mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari APBD. Hal ini, sambungnya, tidak lain untuk memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikannya.
“Kita patut bersyukur dalam 3 (tiga) tahun terakhir anggaran untuk bidang pendidikan terus mengalami peningkatan mulai T.A. 2022 sebesar rp 378.912.384.747,-, pada T.A.. 2023 naik menjadi Rp. 459.683.065.734,-, dan pada T.A. 2024 bertambah menjadi Rp. 470.467.995.064,-.” Ungkap Saleh.
Ia melanjutkan, jika di tahun 2024 sendiri beberapa kegiatan telah dan sementara dijalankannya. Diantaranya, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kapasitas gtk sebagaimana yang kita laksanakan pada saat ini, pembelian baju seragam siswa sd dan smp, guna menekan laju kemiskinan ekstrim serta pengadaan tik sekolah, berupa chromebook dan smartboard (yang sebentar akan kita serahkan secara simbolis) guna mempercepat transformasi digitalisasi sekolah dan meningkatkan pola pembelajaran.
“Terakhir, untuk perubahan anggaran 2024 kita akan menganggarkan 50 (lima puluh) internet satelit bagi sekolah-sekolah yang blindspot atau tidak memiliki sinyal, sehingga sekolah tersebut dapat mengejar ketertinggalan pola pembelajaran dan assesment yang banyak membutuhkan sarana internet,” tambahnya. Lebih jauh, Muh. Saleh menerangkan jika saat ini Pemkab Luwu sedang melakukan proses penyusunan RKPD tahun 2025 yang nantinya akan menjadi dasar dokumen renja OPD.
Adapun arah kebijakan dari pemerintah daerah untuk dinas pendidikan adalah :
- Pengentasan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah, dimana pelaksanaannya akan kita lakukan dengan berbasis pada data yang valid dan sesuai dengan jenis permasalahannya masing-masing.
- Penguatan infrastruktur daerah, yang nantinya kita akan fokuskan pada sekolah-sekolah yang kondisinya masih memprihatinkan.
- Penguatan sarana digitalisasi sekolah, kita akan menyelesaikan sekolah-sekolah yang belum memiliki internet, sehingga tahun 2025 tidak ada lagi sekolah yang blindspot di Kabupaten Luwu.
- Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang berbasis pada raport pendidikan, angka literasi dan numerasi pada rapor pendidikan tahun 2024 Jabupaten Luwu masih sangat rendah yaitu 64,23 dengan status tuntas muda. Dibutuhkan beberapa kegiatan pengungkit untuk meningkatkan mutu literasi dan numerasi peserta didik.
- Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, unutk tahun 2025 kita akan mempersiapkan anggaran untuk bantuan belajar bagi guru-guru kita yang belum memiliki spesifikasi pendidikan d-iv ataupun s1.
“Sama halnya dengan yang saya sampai sebelumnya pada kesempatan ini juga, saya mengingatkan kepada para kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran disekolah, agar melakukan perencanaan penganggaran BOSP dengan berbasis kepada data, dengan melakukan updating pada Dapodik secara berkala dan berkelanjutan,” tuturnya.
“Selain itu juga, perencanaan disekolah harus disusun berdasar kepada rapor pendidikan melalui hasil analisa dan refleksi dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam sekolah sehingga anggaran yang diturunkan benar-benar tepat sasaran untuk peningkatan peserta didik,” lanjut Saleh.
Terakhir, Muh. Saleh berharap keberadaan komunitas belajar bisa menjadi media dalam merumuskan dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di sekolah, sehingga komunitas belajar harus melibatkan semua unsur sesuai dengan tema permasalahan yang dibahas pada setiap pertemuan.
“Untuk itu, saya menyampaikan kepada kesempatan ini agar setiap sekolah wajib membentuk dan mengaktifkan komunitas belajarnya masing-masing, dan untuk memastikan itu semua saya perintahkan kepada kepala dinas untuk melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap optimalisasi komunitas belajar pada seluruh satuan pendidikan yang ada di kabupaten Luwu,” tegasnya.
Terakhir, Muh. Saleh membuka kegiatan yang akan digelar selama tiga hari. Pesertanya terbagi atas 31 orang pengawas satuan pendidikan, 14 orang MKKS, 22 orang K3S SD, 12 orang K3S TK/PAUD, 30 orang MGMP, 44 orang KKG SD, 22 orang KKG TK/PAUD, 30 orang guru penggerak dan 4 orang peserta dari sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Luwu.(*)
