Pada Senin, 24 Juni 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, meresmikan 15 Mal Pelayanan Publik (MPP) secara serentak di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Walikota dari 15 daerah, termasuk Pj. Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, MSi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu, Muh. Rudi.
Peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan tema “Bergerak Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak”, acara ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan apresiasi kepada para Bupati dan Walikota yang hadir dan menunjukkan komitmen mereka terhadap peningkatan pelayanan publik.
“Terima kasih kepada Bupati dan Walikota yang hadir hari ini sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan publik yang berdampak sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Menpan RB.
Dalam sambutannya, Anas menekankan perlunya memotong birokrasi yang berbelit-belit dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Ia menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik, dengan menyatakan bahwa pengurusan perizinan yang memakan waktu lama dan dilakukan secara offline harus ditingkatkan menjadi pelayanan online berbasis digital.
“Pekerjaan yang menjadi birokrasi panjang dan tidak berdampak kepada masyarakat sebaiknya dipangkas. Pengurusan perizinan yang memakan waktu lama yang selama ini dilakukan secara offline harus ditingkatkan menjadi pelayanan online berbasis digital,” tegas Anas.
Menpan RB juga mengingatkan para Bupati dan Walikota untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di MPP. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pj. Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, MSi, mengucapkan terima kasih atas diresmikannya MPP di Kabupaten Luwu. Ia berharap dengan adanya MPP ini, masyarakat Luwu akan lebih mudah dalam mengurus perizinan dan mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Terima kasih kepada Bapak Menpan RB. Kita berharap dengan hadirnya MPP terintegrasi di Kabupaten Luwu akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan,” kata Muh. Saleh.
MPP yang diresmikan meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Bima, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Luwu. Peresmian ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan.(*)
